Minggu, 18 Desember 2016

Pengertian Pendidikan





Menurut Langeveld, pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak agar anak lebih dewasa dan dapat mengatasi permasalahannya. Pengertian yang lebih komprehensif dikemukakan oleh John Dewey, bahwa pendidikan merupakan sebuah proses pembentukkan kecakapan yang mendasar secara akademis dan emosional kepada alam sekitar dan sesama (Hasbullah, 2006).

Hasbullah (2006) juga memberikan pengertian secara sederhana, bahwa pendidikan yakni suatu usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pengertian pendidikan yang lebih luas, yakni:
“Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”.

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu proses pembinaan, pembentukkan kecakapan atau keahlian oleh anak. Proses tersebut diwujudkan dengan menciptakan suasana pembelajaran untuk proses belajar agar anak mampu mengembangkan potensinya dan mempunyai kecakapan yang mendasar. Pendidikan sebagai pembinaan berorientasi pada pembentukkan kepribadian anak yang sesuai dengan norma dan nilai yang melekat dalam masyarakat serta budaya. Sedangkan, pendidikan nasional merupakan usaha sadar berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan bertujuan untuk mencapai cita-cita nasional bangsa.

Sejatinya pendidikan merupakan hak seluruh warga negara. Seperti yang telah dijelaskan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor utama untuk dapat mencapai kemakmuran suatu negara. Sebagaimana diatur secara tegas dalam pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2) menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat (3) menetapkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang. Pada kenyataannya, pendidikan yang digadang-gadangkan oleh pemerintah dapat diperoleh oleh seluruh kalangan masyarakat hanya menjadi sebatas mimpi karena permasalahan yang kompleks dalam dunia pendidikan di Indonesia. Banyak anak usia sekolah di Indonesia yang justru harus putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Sehingga, jumlah anak putus sekolah dan berpendidikan rendah di Indonesia terbilang relatif tinggi.

Daftar Pustaka
Hasbullah. 2006. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Ed. Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.